banner 728x250

Petani dan Nelayan di Luwu Mengeluh, Urus Barcode BBM Dinilai Rumit dan Jauh dari Jangkauan Desa

LUWU – Keluhan datang dari kalangan petani dan nelayan di Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, terkait proses pengurusan barcode untuk pembelian BBM subsidi yang dinilai semakin menyulitkan.

Seorang warga, La Bolla, menilai prosedur yang ada saat ini tidak efisien dan memberatkan masyarakat kecil.

Menurutnya, pengurusan barcode yang harus dilakukan melalui kantor lurah atau desa saja sudah cukup merepotkan. Terlebih lagi, jika harus dilanjutkan ke kantor dinas di ibu kota Kabupaten Luwu, Belopa, yang jaraknya cukup jauh dari wilayah pedesaan.

“Ini sangat tidak efisien dan tidak manusiawi. Petani harus mengorbankan waktu dan tenaga hanya untuk urusan administrasi,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).

Para petani berharap pemerintah dan instansi terkait dapat menghadirkan solusi yang lebih berpihak kepada masyarakat desa, seperti membuka layanan langsung di tingkat desa atau memanfaatkan teknologi untuk mempermudah proses administrasi.

Di sisi lain, situasi di SPBU wilayah Ponrang juga menjadi sorotan. Warga menilai pelayanan yang terlalu ketat dan prosedural justru memicu ketegangan di lapangan. Bahkan, disebutkan sempat terjadi insiden yang mengarah pada kekerasan dan ancaman akibat frustrasi masyarakat.

“Kondisinya sangat memprihatinkan. Masyarakat merasa dipersulit, sementara kebutuhan BBM sangat mendesak bagi petani,” tambah La Bolla.

Sementara itu, Dilla, salah satu petugas di SPBU Padang Sappa, mengungkapkan bahwa pihaknya juga berada dalam posisi sulit.

Ia menyebut adanya kekhawatiran petugas dalam melayani masyarakat akibat tekanan dan pengawasan yang ketat, termasuk dari oknum yang mengambil dokumentasi tanpa konfirmasi.

“Kami sebenarnya ingin membantu petani, tapi di sisi lain kami juga harus berhati-hati. Untuk sementara kami pilih ‘cari aman’ sambil menunggu regulasi yang lebih jelas dari pemerintah,” ungkapnya.

Kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian serius dari pemerintah untuk segera menghadirkan kebijakan yang lebih jelas, adil, dan berpihak kepada masyarakat, khususnya petani di daerah.

Pendekatan pelayanan yang lebih humanis serta sistem yang sederhana dinilai menjadi kunci untuk mengatasi persoalan yang kini terjadi di lapangan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *