LUWU — Pemerintah Kabupaten Luwu memperkuat pengawasan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi. Bupati Luwu Patahudding meminta seluruh pihak terkait membenahi mekanisme distribusi agar BBM subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan tidak menghambat aktivitas warga.
Arahan itu disampaikan Bupati dalam rapat koordinasi bersama unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, perwakilan PT Pertamina, serta pengelola 11 SPBU se-Kabupaten Luwu. Pertemuan berlangsung di Ruang Lounge Kantor Bupati Luwu, Kamis, (10/9/2026).
Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya sistem penyaluran yang jelas dan akuntabel. Salah satu langkah yang diminta adalah mengaktifkan penggunaan barcode khusus bagi kelompok petani dan nelayan.
“Perbaiki penyalurannya supaya semua kegiatan masyarakat bisa berjalan lancar. Subsidi BBM harus diberikan kepada yang memang berhak. Jangan sampai masyarakat yang sudah kesulitan dibuat semakin sulit,” tegas Patahudding.
Ia juga meminta Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan mengevaluasi proses penerbitan dan publikasi barcode. Verifikasi penerima, kata Bupati, harus memastikan yang bersangkutan benar petani aktif, serta nelayan memiliki sarana usaha yang sah.
Selain itu, Bupati meminta Pertamina dan pengelola SPBU menjaga ketersediaan stok di setiap titik penyaluran. Ia menegaskan akan ada tindakan tegas terhadap pihak yang terbukti menyalahgunakan distribusi BBM subsidi.
“Alur masuk, keluar, dan penyalurannya harus jelas. Kita ingin memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi,” ujarnya.
*Bentuk Satgas dan Lakukan Audit*
Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Muh. Rudi mengatakan pemda akan menambah pengawasan di lapangan. Salah satunya dengan menerbitkan Surat Keputusan pembentukan satuan tugas yang diberi kewenangan memantau distribusi BBM subsidi.
“Jaga hak masyarakat untuk mendapatkan BBM subsidi. Jangan sampai kelangkaan terus terjadi. Kita akan lakukan audit ke dinas terkait, terutama terkait penerbitan barcode. Apalagi kita akan masuk masa panen raya, jadi pelayanan ke masyarakat harus dipastikan,” kata Muh. Rudi.
Ia juga meminta aparat penegak hukum ikut mengawasi secara objektif dan adil setiap dugaan pelanggaran dalam distribusi.
Pemerintah Kabupaten Luwu menilai kelancaran BBM subsidi sangat krusial karena berdampak langsung ke sektor pertanian, perikanan, transportasi, hingga layanan publik dan pembangunan. Dengan evaluasi dan pengawasan yang diperkuat, pemda berharap kelangkaan tidak terulang dan subsidi tepat sasaran.
