GOWA – Tatanan pemerintahan dan stabilitas politik di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, saat ini berada dalam tekanan berat.
Kepercayaan publik kepada Bupati Sitti Husniah Talenrang merosot tajam menyusul serangkaian persoalan yang memicu kemarahan warga dan anggota dewan.
Gelombang protes tidak hanya terjadi di luar gedung pemerintahan. Ketegangan juga merembet ke internal birokrasi, Senin (24/8/2026).
Insiden tidak biasa terjadi di halaman Kantor Pemkab Gowa saat Bupati memimpin apel pagi bersama jajaran ASN.
Seorang pria berbaju petugas pengamanan mendadak merebut mikrofon pengatur barisan dan berteriak meminta para ASN membubarkan diri.
Beruntung para ASN tetap berada di posisi dan tidak menghiraukan perintah tersebut.
Di sisi lain, aliansi mahasiswa dan masyarakat terus menggelar aksi. Mereka menuntut Bupati Husniah mundur. Tuntutan itu dilatarbelakangi dugaan skandal moral yang dinilai mencederai nilai adat, kebijakan pencabutan sepihak bantuan beasiswa S3, serta dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan seragam sekolah gratis senilai Rp16 miliar.
Aksi sempat memanas ketika massa berhasil menerobos barikade aparat di depan gedung DPRD Gowa.
Dampak dari gejolak ini juga dirasakan di tubuh pemerintahan. Pemkab Gowa diketahui sempat menonaktifkan belasan pejabat eselon selama proses pemeriksaan internal berjalan.
Menanggapi desakan publik, seluruh fraksi di DPRD Gowa sepakat membentuk Panitia Khusus Hak Angket. Saat ini legislatif tengah memproses Hak Menyatakan Pendapat sebagai pijakan hukum untuk mengajukan usulan pemberhentian kepala daerah.
Berkas usulan tersebut sudah dikirim secara resmi ke Mahkamah Agung untuk dilakukan pengujian materi. Putusan MA nantinya akan menjadi dasar hukum tetap terkait langkah lanjutan terhadap Bupati.
Hingga berita ini diturunkan, Pemkab Gowa belum memberikan keterangan resmi tambahan terkait proses di MA maupun hasil pemeriksaan internal.
