PALOPO – Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo melaksanakan penggeledahan dan pengawasan rutin di lingkungan serta area hunian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Senin (5/10/2026).
Kegiatan yang dimulai pukul 08.30 Wita tersebut diikuti sejumlah pegawai Lapas Palopo. Langkah ini merupakan upaya preventif untuk mencegah masuk dan beredarnya barang-barang terlarang serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban.
Penggeledahan dilaksanakan secara menyeluruh dan terukur dengan tetap mengedepankan prinsip profesionalitas, kehati-hatian, humanis, serta sesuai ketentuan yang berlaku. Petugas memeriksa sejumlah area hunian WBP untuk memastikan kondisi lapas tetap aman, tertib, dan terkendali.
Selain aspek keamanan, kegiatan ini juga menjadi momentum memastikan seluruh WBP mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dalam pengawasan maupun penegakan tata tertib, tanpa pembedaan latar belakang, status, maupun faktor lainnya.
Kepala Lapas Kelas IIA Palopo, Jose Quelo, menegaskan keamanan dan kesetaraan harus berjalan beriringan dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
“Pengawasan dan penggeledahan kami lakukan secara rutin dan terukur untuk memastikan Lapas tetap aman dan tertib. Namun yang tidak kalah penting, seluruh warga binaan harus mendapatkan perlakuan yang sama. Tidak boleh ada pembedaan antara satu dengan yang lainnya. Semua diperlakukan secara adil dan sesuai aturan,” tegas Jose.
Menurutnya, konsistensi dalam menerapkan aturan menjadi kunci menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang sehat dan kondusif. Penegakan tata tertib harus objektif.
“Aturan harus menjadi dasar dalam setiap pelaksanaan tugas. Siapa pun warga binaannya, standar pengawasan dan penegakan tata tertib tetap sama. Kita ingin membangun lingkungan pemasyarakatan yang aman, tetapi juga menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak dan martabat setiap warga binaan,” tambahnya.
Melalui kegiatan yang dilaksanakan secara berkala ini, Lapas Kelas IIA Palopo berkomitmen mewujudkan zero tolerance terhadap pelanggaran tata tertib, serta membangun pola pengawasan yang konsisten, transparan, dan tidak diskriminatif guna mendukung keberhasilan pembinaan WBP.
